Ini Capaian KKP di Bawah Kepemimpinan Edhy Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Terhitung 23 Oktober 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi dilantik untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia Maju. Menteri Edhy diamanahi presiden dua hal utama, yaitu membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder dan memperkuat sektor perikanan budidaya.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam waktu lebih dari dua bulan terakhir. Membangun komunikasi misalnya, dilakukan dengan berbagai hal mulai dari menerima audiensi, mengunjungi daerah-daerah untuk memantau dan mendengar masukan langsung, menggelar berbagai forum, hingga membangun komunikasi dengan dunia internasional melalui kemitraan dengan negara-negara sahabat.

Masih Resilien, Ekonomi RI 2026 Diproyeksi di Kisaran 4,9-5,1 Persen

Audiensi Tampung Masukan

Demi optimalisasi program dan kebijakan KKP ke depan, Menteri Edhy intens membangun komunikasi dengan berbagai pihak mulai stakeholder hingga pemerhati/ahli. Tak tebang pilih, semua masukan ditampung demi menggodok regulasi dan aturan terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi bangsa dan negara.

Hanya dalam waktu kurang lebih dua bulan, Edhy telah berdiskusi dengan berbagai stakeholder dan ahli. Beberapa di antaranya Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perikanan Indonesia (Perindo), pelaku usaha perikanan tangkap dari Pati – Juwana, Jawa Tengah (Jateng), Shrimp Club Indonesia (SCI), Petambak Muda Indonesia (PMI), Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Indonesia (AP5I), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Toba Surimi Industries, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI), dan Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari), serta Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI).

Selain itu diselenggarakan Stakeholders Meeting Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan, yaitu Paguyuban Nelayan Jawa Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI).