Ini Skenario Bantuan untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat di 2018

Jumat, 17 November 2017 - 21:06:00 WIB

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto

JAKARTA, iNews.id - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tengah mempersiapkan strategi untuk menyalurkan bantuan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 2018. Saat ini, persiapan tengah dimatangkan dan diharapkan bantuan tersebut bisa berjalan lancar.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menuturkan, bantuan yang disalurkan bagi 10 juta KPM itu akan bersumber dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah

Tahun ini, ada sekitar 3-4 juta KPM yang diverifikasi dari 44 kota. Sementara, di tahun depan, 10 juta KPM tersebar di 98 kota dan 118 Kabupaten.

"Yang namanya PKH itu kan programnya bantuan program tunai bersyarat. Artinya, kita ngasih uang tapi ada syaratnya dari si penerima. Dengan membawa anaknya ke puskesmas atau sekolah. Nah yang harus disiapkan, verifikasi itu tantangan terberatnya," katanya usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko), Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Selain PKH, program BPNT diakui juga memiliki banyak tantangan. Hal tersebut tak lepas dari angka kemiskinan yang terus bertambah, dan berfluktuasinya harga bahan pangan.

"Kendala kita untuk mengurangi angka kemiskinan, tidak bisa menjaga harga. Karena 60 persen pengeluaran orang miskin dari kebutuhan pangan dan sekitar 25 persen dari beras," ucapnya.

Bambang menyebut, nilai penerima dana program BPNT sekitar Rp2 juta untuk satu KPM per tahun. Bujet yang dikeluarkan untuk program tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah. "Satu tahun itu untuk per keluarga bantuannya sekitar Rp2 jutaan," ujarnya.

Dua menyatakan, bantuan subsidi pemerintah dari program PKH dan BPNT tahun ini mencapai Rp100 triliun. TNP2K sendiri memperkirakan bujet yang dibutuhkan untuk 10 juta KPM di tahun depan masih sama dengan di 2017. "Mungkin Rp100 triliun lagi tahun depan," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk