Jika Harga LPG 3 Kg Naik, Inflasi Berpotensi Melonjak hingga Pengangguran Bertambah

azhfar muhammad · Minggu, 10 April 2022 - 14:13:00 WIB
Jika Harga LPG 3 Kg Naik, Inflasi Berpotensi Melonjak hingga Pengangguran Bertambah
Jika harga LPG 3 kg naik, inflasi berpotensi melonjak hingga pengangguran bertambah. (Foto Antara/HO-Pertamina)

JAKARTA, iNews.id - Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan sejumlah dampak yang bakal terjadi jika pemerintah menaikkan harga gas LPG 3 kilogram (kg). Salah satunya, daya beli masyarakat akan menurun. 

Bhima mengatakan, naiknya harga LPG jenis subsidi berisiko terhadap daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah sangat besar. 

Apalagi sebelumnya LPG nonsubsidi sudah naik sebanyak 2 kali, sehinga banyak konsumen yang turun kelas mengonsumsi LPG 3 kg. Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak pada pelaku usaha UMKM. 

“Efek terburuk adalah penutupan pelaku usaha UMKM di sektor makanan dan minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya produksi. Bisa jadi UMKM gulung tikar,” kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (10/4/2022). 

Jika pemerintah menaikkan LPG 3 kg dan Pertalite secara bersamaan, dia memperkirakan, inflasi akan menembus 5 persen pada akhir tahun ini. Dampak lainnya, bertambahnya jumlah pengangguran

“Jadi kita bisa perkirakan sendiri berapa banyak yang jadi pengangguran baru, apalagi 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM.  Efek lain dari naiknya LPG 3 kg, kalau tidak hati-hati bisa sebabkan panic buying,” tuturnya.

Masyarakat akan megantisipasi dengan membeli dalam jumlah besar sebelum kebijakan kenaikan LPG dilakukan. Hal ini akan bersiko pada langkanya LPG 3 kg.

"Dan Harusnya pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan,” ujar Bhima.

Berdasarkan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah sedang mengalami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp100 triliun.

“Jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan megaproyek seperti IKN juga wajib dilakukan,” katanya.

“Sebagai bayangan, IKN menurut Bappenas butuh setidaknya Rp468 triliun dan 53,3 persen akan diambil dari APBN hingga 2024. Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan,” imbuh Bhima. 

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda