Jokowi Bersyukur Ekonomi RI Stabil meski Dunia Penuh Gejolak

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil di tengah dunia yang penuh gejolak dan perubahan iklim. Menurutnya, semua pihak sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Konsumsi Membaik, Industri Hotel Diproyeksi Raup Untung Jelang Akhir Tahun

Meski begitu, Jokowi menyebut Indonesia patut bersyukur bahwa ekonomi dan politik dinilai sangat stabil.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen," tuturnya.

Menurut Jokowi, inflasi tetap terjaga dikarenakan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri rutin bertemu kepala daerah untuk saling mengingatkan.

"Inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," ujarnya.

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus lebih kompetitif, lincah dan taktis untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dirinya juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang sekecil apapun.

"Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," katanya.

Jokowi pun meminta semua pihak untuk lebih berani fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan yang membawa kemajuan negara ini.

"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan. Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan.Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah," ucapnya.

Menurut Jokowi, praktik prosedur birokrasi rumit mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah.

"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama