Jokowi Keluarkan Peraturan Pengelolaan Harta Karun Bawah Laut, Ini Kategorinya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan baru terkait pengelolaan harta karun bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam, yang memiliki potensi sumber daya kelautan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (PP BMKT) yang sudah ditetapkan oleh Jokowi pada Kamis (19/1/2023). Adapun peraturan itu ditujukan untuk meningkatkan daya guna dalam mendukung pembangunan Nasional. 

Baca Juga

Komitmen Berdayakan UMKM Desa, MNC Peduli Bantu Pemasaran dan Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil

Dalam pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 2023, disebutkan bahwa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dimaksud adalah benda muatan kapal yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang berada di dasar laut.

Adapun BMKT tersebut terbagi menjadi dua kategori. Pertama, Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang meliputi benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi. 

Baca Juga

Masih Menjadi Misteri, Inilah 9 Peta Harta Karun yang Belum Terpecahkan di Indonesia

Kedua, benda muatan kapal bukan ODCB. Kedua bagian tersrebut ditentukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh kementerian di bidang kebudayaan.

"Dalam hal BMKT berupa ODCB, pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuam peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya. Dalam hal BMKT bukan ODCB dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 dalam ayat 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 yang dikutip Jumat (20/1/2023).

Baca Juga

Intip Keindahan Pulau Sabu Raijua, Disebut Harta Karun Tersembunyi di NTT

Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan BMKT bukan ODCB dilakukan melalui pengangkatan BMKT yang dilakukan berdasarkan wilayah perairan atau zona tambahan yang kemudian dilakukan penangana di gudanga penyimpanan. 

Adapun penangan BMKT di gudang penyimpanan dilakukan dengan cara perendaman lanjutan, pengklasifikasian, pemberian identitas dan penyimpanan.

Selanjutanya, BMKT bukan ODCB dapat dimanfaatkan secara institusi dan penjualan melalui lelang. Dalam pemanfaatan secara institusi dilakukan dengan cara pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan wisata bahari.

Sedangkan dalam proses penjualan melalui lelang di kantor pelayanan yang membidangi lelang negara. Hasil bersih penjualan lelang nantinya akan dibagi dengan persentase 45 persen untuk pemerintah pusat dan 55 persen untuk pelaku usaha yang mengangkat barang muatan kapal tenggelam tersebut.

"Hasil bersih merupakan hasil penjualan setelah dikurangi dengan bea lelang sesuai ketentuan di bidang lelang," tulis PP tersebut.

Dalam hal BMKT tidak terjual dalam tiga kali lelang sama halnya dengan penjualnya, dimana akan ada pembagian dalam bentuk barang dengan presentase persentase 45 persen untuk pemerintah pusat dan 55 persen untuk pengusaha yang mengangkatnya.

"Pembagian dalam bentuk barang dilakukan berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan penilaian," bunyi PP tersebut.

Editor: Jeanny Aipassa