Jokowi Kucurkan Rp356,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi pada 2021

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran Rp356,5 triliun untuk kelanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga

Ekonomi Israel Tumbuh 12 Persen pada Kuartal III-2025 usai Perang dengan Iran

Dia mengatakan, anggaran tersebut pertama digunakan untuk penanganan kesehatan Rp25,4 triliun. Alokasi tersebut, salah satunya untuk pengadaan vaksin antivirus.

"Penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU," tuturnya.

Baca Juga

Asumsi Makro RAPBN 2021, Pertumbuhan 4,5-5,5 Persen Rupiah Rp14.600 per Dolar AS

Selanjutnya, program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bantuan sosial (bansos) tunai.

"Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi," ujar Jokowi.

Kemudian, dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. "Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan," tuturnya.

Terakhir, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Editor: Ranto Rajagukguk