Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memeperhatikan semua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Karena itu, dia meminta semua pihak menindaklanjutinya. 

"Karena kita ingin mengunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat. Karena itu, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN,” katanya di Istana Negara saat menerima hasil pemeriksaan terhadap LKPP tahun 2020, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga

Purbaya Buka Peluang Aturan PPh Final UMKM Berlaku Permanen

Jokowi secara khusus meminta jajarannya di pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK tersebut.

"Terakhir saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujarnya.

Baca Juga

Soal Defisit Anggaran, Jokowi Pastikan Dibiayai dari Sumber Aman

Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya merinci opini terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yaitu dua kementerian dan lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 84 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah Pusat Lima Kali Raih Opini WTP dari BPK, Jokowi Bilang Begini

Editor: Jujuk Ernawati