Jokowi Sebut Ada Kepala Daerah yang Tak Bisa Jawab saat Ditanya soal Inflasi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering bertanya kepada kepala daerah terkait inflasi saat melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah. Dia menyebut masih ada pimpinan daerah yang belum mengetahui terkait inflasi di daerahnya.

"Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati pasti saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin, Jadi, kalau yang saya tanya gak bisa jawab mohon maaf, ada masih ada satu dua," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas XVI APKASI di JCC, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Baca Juga

Bikin Konsumen Merugi, Satgas Saber Pangan Diminta Tindak Tegas Pelaku Permainan Harga

Kepala Negara berharap, kepala daerah dapat mengetahui inflasi di daerahnya sebelum dirinya berkunjung. Selain itu, harga-harga bahan pokok di pasar juga harus diketahui karena pasti juga akan ditanyakan.

"Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, karena pasti saya tanya, harga-harga juga pasti saya tanyakan. Entah beras bawang merah, bawang putih, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain-lainnya relatif stabil," tuturnya.

Jokowi menyebut bahwa semua pihak patut bersyukur Indonesia mampu bertahan dari hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang ada. 

"Dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I tahun 2024. sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5 persen," katanya.

"Coba nanti bapak ibu cek negara lain angkanya seperti apa. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan juni 2,5 persen inflasi kita berkat bapak ibu sekalian. yang selalu rapat dengan mendagri setiap hari senin, rutin setiap minggu tapi hasilnya ada. Coba lihat argentina cek inflasinya berapa, Turki inflasinya berapa, mengerikan sekali angkanya," ucapnya.

Selain itu, kata Jokowi, di masa sulit saat ini saya saing Indonesia pada world competitiveness ranking naik di angka 27. Menurutnya, kenaikan tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara lain.

"Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antar negara itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi tapi negara cepat yang akan kalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu, dalam pelayanan publik dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu" ujarnya.

Editor: Aditya Pratama