Kasus Jiwasraya, DPR Minta Pemerintah Utamakan Nasabah Tradisional

JAKARTA, iNews.id - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengutamakan pembayaran untuk nasabah tradisional dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, juga ditekankan agar seluruh klaim nasabah dibayar.

"Semuanya tentu harus dibayar, baik yang tradisional mau JS Saving Plan. Tapi mungkin pemerintah punya prioritas lain karena memang yang JS Saving Plan kalangan menengah ke atas, kalau yang tradisional itu nasabahnya kalangan menengah ke bawah. Jadi memang mungkin pemerintah membereskan kalangan menengah ke bawah dulu," ujar Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade saat rapat dengar pendapat dengan sejumlah BUMN asuransi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Jiwasraya Matangkan Skema Penyehatan Keuangan

Andre memastikan, persoalan gagal bayar Jiwasraya akan dituntaskan pemerintah. Namun, proses tersebut akan dilakukan bertahap sehingga membutuhkan waktu guna merampungkannya.

“Tapi saya pastikan semuanya akan diurus oleh pemerintah, baik yang JS Saving Plan maupun tradisional, tapi dipastikan tentu bertahap. Insyaallah akhir Maret ini mulai dicicil,” ujar dia.

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 11 Orang termasuk Manajemen PT Maybank

Untuk memastikan proses tersebut berjalan, Komisi VI DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) dengan pemerintah. Dari pertemuan tersebut, Komisi VI DPR ingin mendengarkan paparan pemerintah untuk memulai proses pencicilan pembayaran.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin menuturkan, pihaknya telah meminta pembayaran klaim untuk nasabah tradisional diutamakan dalam rapat dengan Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. “Tetapi yang (nasabah) JS Saving Plan juga dibayar, minimal ada. Jangan sampai enggak ada sama sekali. Nanti khawatir ribut. Jadi keduanya diprioritaskan dan akan diselesaikan," ujar Mukhtarudin.

Dia meminta nasabah memberi kesempatan kepada pemerintah dan Jiwasraya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dipastikan klaim para nasabah akan segera dibayarkan meski dilakukan secara bertahap.

"Kita dari DPR mendorong sepenuhnya skema yang ada, karena bagaimanapun tanggung jawab kepada rakyat itu harus diselesaikan. Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali harus menyelesaikan itu. Kita berharap kedepannya perseroan profesional. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Mukhtarudin.

Editor: Ranto Rajagukguk