Kebijakan APBN dan APBD Tak Sejalan, Kemenkeu Usulkan RUU HKPD

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sejalan dengan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga kesinambungan fiskal. 

Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Baca Juga

Dukung Infrastruktur Hijau, Semen Merah Putih Hadirkan Produk Berteknologi Water Repellent

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kebijakan HKPD memiliki 4 pilar utama, yang harus seiring sejalan untuk menjaga kesinambungan fiskal. 

Keempat pilar HKPD yaitu, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. 

Selanjutnya, harmonisasi belanja antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan sistem pajak daerah.⁣
⁣
Menkeu menjelaskan, perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk penguatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah, terlihat dari APBN yang kembali ke daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).