Kemenkop-UKM bersama LPDB KUMKM Hadir untuk Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Gerakan Koperasi Syariah se-NTB

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan memberikan dana bantuan berupa dana bergulir sebagi bagian dari restrukturisasi pinjaman selama covid ke koperasi maupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Kemenkop-UKM bersama LPDB KUMKM mengumpulkan koperasi BMT di Nusa Tenggara Barat terkait teknis penyaluran dana bergulir untuk membantu pengusaha kecil/UMKM yang terdampak virus corona sebagai usaha realisasi Gerakan Koperasi syariah se Nusa Tenggara Barat.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini kondisi ekonomi nasional memang sulit, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Maka untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, Teten Masduki mendorong agar realisasi penyaluran biaya pinjaman dan pembiayaan harus terus berjalan. Hal ini ia sampaikan dalam forum Bimtek Pemberian Dana Bergulir Syariah dengan Pelaku usaha di NTB pada Selasa (8/9/2020).

Baca Juga

IAP Beberkan Sederet Tantangan Ini Tengah Dihadapi Ahli Perencanaan

“Keadaan ekonomi keadaan ini sekarang sedang sulit, tidak hanya indonesia, Kita harus mempersiapkan diri untuk masa resesi yang panjang, ini sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat selama covid turun karena banyak dari mereka yang kehilangan pendapatan”, kata Teten.

Lebih lanjut Menkop menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi domestik adalah dari sektor UMKM. Pemerintah terus mencoba membantu sektor ini dengan pelaksanaan program restrukturisasi pinjaman dengan bunga rendah baik kepada koperasi dan usaha mikro. Selain pinjaman, pemerintah turut memberikan hibah terhadap pelaku usaha dengan nilai 2,4 juta. Menurut Teten, penyuntikan modal kerja ini untuk membantu sektor usaha tetap berjalan selama masa pandemi.

“KUR untuk usaha supermikro dibawah 10 juta ditetapkan dengan bunga 0 persen. Dengan ini akan membantuk pelaku usaha bisa bertahan sampai dengan ekonomi kembali baik. Pemerintah dari kebijakan fiskal mendorong agar anggaran dibelanjakan untuk produk UMKM”, lanjut Menkop-UKM.