Kemenperin Kejar Revisi Pajak Otomotif Rampung Kuartal Pertama

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah membahas penurunan struktur pajak otomotif guna mendorong kinerja industri sehingga bisa memacu ekspor produk ke mancanegara. Bila tidak ada aral melintang revisi pajak tersebut rampung kuartal pertama tahun ini.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai, salah satu produk otomotif, yakni mobil jenis sedan tak bisa lagi dianggap barang mewah. Untuk itu, penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sangat tinggi ke mobil sedan sudah tak lagi relevan.

Update Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Turun, Daging Naik Jadi Rp142.700 per Gram

Penerapan pajak tersebut juga membuat industri otomotif nasional ogah memproduksi sedan yang sejatinya pasar kendaraan jenis itu sangat besar di luar negeri.

"Kita mau merevisi perpajakan dari struktur otomotif, termasuk PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Dengan demikian, kita bisa mendorong produksi sedan di Indonesia. Apalagi di Australia," ujarnya ditemui di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Airlangga mengatakan, pabrik otomotif di Australia sudah mengalami kolaps. Kini, pasar otomotif dikuasai oleh Jepang dan Thailand sebagai eksportir terbesar. "Sekarang banyak disuplai dari Thailand dan Jepang," katanya.

Airlangga berharap, revisi PPnBM bisa segera dirampungkan agar Indonesia bisa mengekspor kendaraan ke negara lain, terutama mobil yang memiliki emisi karbon rendah. "Jadi, kalau ini bisa diselesaikan MoU Indonesia dengan Australia selesai, tentu ini jadi peluang Indonesia untuk ekspor otomotif ke Australia. Ini dikaitkan dengan produksi otomotif yang emisi karbonnya rendah atau motor listrik," ucapnya.

Selain sedan, revisi PPnBM yang diusulkan turun, yaitu mobil berbasis electric vehicle. Jika PPnBM diturunkan, Airlangga optimistis industri berbasis electric vehicle akan berkembang pesat dan bisa berdaya saing dengan negara lain.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan, kapasitas produksi mobil nasional sampai saat ini mencapai 2 juta unit per tahun. Namun, jumlah produksi atau utilitasnya baru mencapai 1,5 juta saja.

"Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita punya kapasitas untuk ekspansi. Kita harapkan kuartal pertama ini sudah bisa diselesaikan. Dan revisi ini sudah masuk dari tahun kemarin," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk