Kementerian BUMN Buka Suara soal Pemecatan Pilot Garuda Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Pemangkasan sejumlah pilot oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapat sorotan sejumlah pihak. Salah satunya dari Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Arya Sinulingga. 

Arya mengakui, seiring kondisi pandemi Covid-19 harus ada kebijakan yang diambil Garuda Indonesia sebagai upaya menyelaraskan supply and demand operasional penerbangan yang saat ini terdampak Corona. Meski begitu, dia mengatakan, perusahaan pelat merah itu tetap harus memperhitungkan 

Baca Juga

Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Identitas Nasional dan Tekan Dolarisasi

pertimbangan baik dari aspek bisnis dan efisiensi yang dilakukan. 

"Garuda harus menghitung dampak dari Corona. Konsekuensi terhadap bisnisnya termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan supaya Garuda tetap bisa bertahan dan bisa operasi. Pasti mereka punya pilihan-pilihan, kita tahu pilihan-pilihan yang sulit," kata Arya dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2020). 

Baca Juga

BUMN Diingatkan Stimulus Pemerintah Bukan Hanya Bayar Utang

Arya mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir tidak melakukan langkah intervensi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Keputusan itu dikembalikan kepada manajemen Garuda Indonesia. "Kita serahkan kepada manajemen Garuda," ujarnya.

Dia juga mengatakan, jika keputusan tersebut telah memperhitungkan banyak hal dan dikelola secara matang, Garuda Indonesia sudah melakukan hal yang tepat."Bagi kita, keputusan yang diambil Garuda pasti yang dipikirkan secara matang, baik secara bisnis maupun manajemen," katanya. 

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perusahaan tidak akan memperpanjang kontrak kerja dengan pilot dalam status hubungan kerja waktu tertentu. Diperkirakan ada 150 pilot berstatus kontrak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari maskapai pelat merah tersebut. 

Editor: Ranto Rajagukguk