KPR Tanpa DP untuk PNS, Menteri PUPR Usulkan Modifikasi FLPP

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah merencanakan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tanpa uang muka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencananya, KPR tersebut disiapkan untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, cara mengajukannya seperti pengajuan KPR pada umumnya. Namun, karena KPR ini memakai skema down payment (DP) Rp0, ia belum tahu siapa yang akan menanggung uang muka yang seharusnya didapatkan bank karena masih belum diputuskan.

Baca Juga

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

"Kalau komersial ya biasa saja, kan KPR," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Saat ini, pihaknya sudah menyerahkan usulan ini ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk didiskusikan karena banyaknya skema yang bisa dipakai. "Kenapa? Karena saya usulkan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembayaran Rumah) dimodifikasi. FLPP itu kan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang pendapatannya Rp4 juta atau Rp7 juta," kata dia.

Ia melanjutkan, gaji PNS saat ini sudah tinggi melebihi penghasilan MBR sehingga sudah seharusnya skema FLPP ini diubah. Namun, KPR tersebut tetap mempunyai fasilitas FLPP. "Karena kalau yang diusulkan ini kan tidak ada fasilitas jadi cicilan Rp3,8 juta per bulan, harga rumah Rp300-400 juta, komersial biasa tanpa DP," ucapnya.