Krisna 3.0 Diluncurkan, Pemda Usulkan Anggaran Secara Online

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas meluncurkan sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran atau Krisna 3.0. Sistem ini diluncurkan untuk menciptakan adanya integrasi data perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sistem ini merupakan pembaharuan dari Krisna 1.0. Semula, Krisna hanya berfokus pada integrasi perencanaan penganggaran Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat saja.

Baca Juga

RUU Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas, Airlangga: Belum Dibahas 

"Seiring berjalannya waktu Krisna sudah berkembang cukup jauh. Lebih holistik dan integratif. Kolaborasi kini juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Bambang, dengan adanya sistem ini maka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara integratif dan transparan. Selain itu juga, ia memastikan akan terjadi efisiensi anggaran, dengan semakin minimnya penggunaan kertas.

"Secara nyata pengurangan konsumsi kertas ini selain meningkatkan penghematan juga sangat mendukung pembangunan hijau atau green development," katanya.

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, nantinya semua pemerintah daerah sudah harus menggunakan sistem ini untuk mengajukan dokumen-dokumen perencanaan. Ia yakin, semua daerah akan melakukan transisi ke arah sistem digital ini.

"Paling tidak kan ada Krisna DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK terbuka untuk semua daerah mengusulkan. Kalau masa lalu proposalnya fisik, sekarang DAK diusulkan daerah melalui Krisna," kata dia.

Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, sudah banyak pemerintah daerah saat ini menggunakan sistem digital (e-government) dalam pelaksanaan tugas. Melalui berbagai sistem e-government, pemerintah daerah disebut sudah banyak melakukan efisiensi anggaran.

"Hasil evaluasi, pemerintah daerah efisienkan Rp65,16 triliun pada tahun 2018, ini secara keseluruhan. Dan Rp35,68 triliun tahun 2017 secara keseluruhan," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk