Luhut Minta Program Padat Karya Dimulai Sebelum Puasa, Ini Pertimbangannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hampir satu tahun pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga perekonomian masyarakat Indonesia. 

"Maka dari itulah sesuai arahan Presiden Jokowi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hari ini saya berkoordinasi dengan K/L terkait untuk membahas update pelaksanaan program padat karya di 34 provinsi guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi," ujarnya dilansir dari Instagram resminya, Senin (15/2/2021).

Baca Juga

Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta yang Tak Taat Aturan

Dia menjelaskan beberapa program padat karya seperti terumbu karang, mangrove, desa wisata, garam rakyat, akan mulai dilaksanakan untuk menyerap tenaga kerja khususnya di wilayah padat penduduk. Contohnya, yang sedang berlangsung di Kementerian PUPR, akan mempekerjakan sebanyak 1,2 juta orang dari program padat karya proyek infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan drainase. 

"Saya ingin agar program ini bisa direalisasikan hingga April dan Mei 2021 (sebelum Puasa) sehingga ketika memasuki Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, mereka para pekerja dari program ini dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari Lebaran," katanya. 

Baca Juga

Erick Thohir Ingin Bantuan Tidak Lagi Disalurkan melalui BUMN

Menurut Luhut, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat lagi karena mereka mendapatkan penghasilan bulanan, tidak berharap dari pembagian Bansos seperti sebelum-sebelumnya. Maka itu, dirinya meminta adanya perencanaan yang matang agar program ini dapat diatur untuk memenuhi kriteria tersebut.

"Saya juga ingin program padat karya ini menargetkan daerah-daerah padat penduduk sehingga kita bisa berpatokan pada jumlah orang yang dipekerjakan dan berapa pekerja yang dapat diserap dari program ini," ujarnya.

Dia menambahkan, terkait biaya pembebasan lahan bagi proyek prioritas pemerintah untuk wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi.

"Saya berharap agar pencairannya segera diprioritaskan sehingga uang tersebut bisa dibelanjakan dan perekonomian negeri tetap bergerak menghidupi seluruh masyarakat Indonesia  meski dalam keadaan sulit sekalipun," kata Luhut.

Editor: Dani M Dahwilani