Luhut: Presiden Jokowi Ingatkan Tidak Ada Dewan Moneter

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah mengkaji revisi Undang-Undang Bank Indonesia (BI). Ada wacana dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai reformasi sistem keuangan.

Di mana pengawasan perbankan dan nonbank yang saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI) secara bertahap mulai 2023.

Baca Juga

Arah Kebijakan Ekonomi 2026 Sedang Digodok, DEN Pastikan Tak Ada Uang Menganggur

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkaji aturan itu. Dia memastikan tidak ada perubahan aturan, BI akan tetap dijaga sebagai lembaga independen. 

"Jadi kalau ada di luar yang bilang bakal ada Dewan Moneter, enggak ada itu. Independensi BI itu tetap, tidak boleh diganggu dan ini tadi di Istana Bogor sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo tidak ada itu," ujar Luhut dalam video webinar yang diunggah YouTube, Minggu (20/9/2020). 

Baca Juga

Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 9 Tembus 5 Juta Orang

Dia pun mengakui saat ini perbankan tengah mengalami kesulitan. Hal itulah yang memunculkan mengenai aturan reformasi sistem keuangan

"Kita mengalami kemarin tiga bank yang sedikit goyang. Tapi tidak ada perubahan pengawasan," katanya.

Dia menekankan RUU BI hanya akan menambah tugas pokok BI agar tidak hanya fokus menjaga inflasi, tetapi juga ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Jadi dia akan ikut serta dalam penciptaan lapangan kerja, seperti bank sentral di Amerika dan Kerajaan Inggris," ujar Luhut.

Editor: Dani M Dahwilani