Maksimalkan Aset Negara, Menkeu Ingin Gedung Pemerintah Jadi Co-Working Space

Rully Ramli ยท Kamis, 12 September 2019 - 12:30 WIB
Maksimalkan Aset Negara, Menkeu Ingin Gedung Pemerintah Jadi Co-Working Space

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menggunakan gedung-gedung pemerintahan, sebagai ruang kerja bersama atau co-working space. Rencana ini diusulkan untuk memaksimalkan penggunaan aset negara atau badan milik negara (BMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, semakin meningkatnya kebutuhan ruang kerja untuk para pelaku usaha rintisan atau startup, merupakan awal munculnya ide ini. Pasalnya, co-working dinilai tepat agar BMN bisa bermanfaat dan memberi pendapatan lebih bagi anggaran pemerintah.

"Saya minta ke Dirjen Perbendaharaan, di tengah teknologi digital semakin banyak tempat kerja yang gunakan konsep co-sharing dan open space, sehingga kebutuhan space kerja akan berubah. Ini menentukan gimana BMN-BMN kita digunakan secara baik," ujar dia di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, saat ini sistem inventarisasi BMN sudah semakin optimal. Hal ini kemudian akan semakin memaksimalkan rencana ini.

Berdasarkan catatannya, nilai BMN mulai dari gedung tanah dan berbagai aset tetap lainnya yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP pada 2018 mencapai Rp4.093,7 triliun. Aset negara tersebut 14 kali lipat lebih tinggi dari nilai BMN saat pertama kali LKPP disusun pemerintah.

"Jadi waktu kita buat LKPP BMN itu Rp298.3 triliun. Jadi kelihatan aset kita kecil pada 2004 kemudian kita perbaiki tata kelola BMN," tuturnya.

Selain itu, dengan adanya rencana ini akan semakin relevan dengan keinginan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan begitu, akan banyak gedung pemerintah pusat di Jakarta yang akan bisa dimanfaatkan sebagian penambah penerimaan negara. Selain itu aset pemerintah pusat juga akan semakin banyak dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah di Ibu Kota baru.

"Ide pemindahan Ibu Kota jadi sangat relevan karena bagaiamana Republik Indonesia tetap jaga barang BMN dan membuat aset baru yang semuanya tetap ditata usahakan secara akuntabel," ucap dia.


Editor : Ranto Rajagukguk