Menkeu Sindir Daerah karena Anggaran Pendidikan Tak Terserap Optimal

Rully Ramli · Senin, 10 Desember 2018 - 15:11 WIB
Menkeu Sindir Daerah karena Anggaran Pendidikan Tak Terserap Optimal

Ilustrasi. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk merealiasikan hal tersebut, pemerintah kini memaksimalkan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menganggarkan sekitar 20 persen dari total belanja pemerintah 2019 untuk pendidikan. "Di dalam anggaran pendidikan yang tahun depan kita akan belanjakan lebih dari Rp490 triliun, dari total belanja kita yang mencapai Rp2.461 triliun," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Keynote Speech Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12/2018).

Pemerintah nantinya menganggarkan Rp826 triliun ke tiap daerah, dengan proyeksi 20 persen digunakan untuk pendidikan. Namun, apabila melihat hasil dari 2018, Sri Mulyani menyayangkan target penganggaran 20 persen untuk pendidikan masih belum tercapai di tiap daerahnya. Bukan hanya pendidikan, anggaran kesehatan juga masih belum tercapai.

"Beberapa daerah anggaran pendidikan 20 persen belum tercapai, (anggaran) kesehatan di pusat 5 persen, daerah persen juga masih belum tercapai. Ini perlu didesain," kata Sri Mulyani.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pihaknya tengah merancang program Universal Health Coverage. Program ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pendidikan tersebut nantinya perlu dikelola lagi dengan baik oleh pemda. Apalagi jika berbicara mengenai program pelatihan yang orientasinya berdasarkan daerah masing-masing.

"Orang punya gelar sarjana, master, PhD, tapi waktu kerja tidak produktif. Kita butuh keterampilan. Maka kegiatan vokasi jadi sangat penting," kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menargetkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) setelah membangun beragam proyek proyek infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain di era Revolusi Industri 4.0.

Jokowi mengatakan, pembangunan SDM akan diperlakukan sama pentingnya dengan proyek infrastruktur. Pasalnya, Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya dari negara lain guna mengerek kualitas SDM.

"Menurut saya, kita harus lakukan secara besar-besaran. Bukan hanya 100-200, bukan 1.000-2.000, bukan 100.000-200.000. Kita ingin bangun besar-besaran sama seperti bangun infrastruktur yang kita kerjakan di tahun-tahun kemarin," ujarnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Editor : Ranto Rajagukguk