Menko Airlangga: Pencegahan Korupsi Kunci Transformasi Ekonomi Guna Keluar dari Middle Income Trap

Aditya Pratama ยท Selasa, 13 April 2021 - 15:40:00 WIB
Menko Airlangga: Pencegahan Korupsi Kunci Transformasi Ekonomi Guna Keluar dari Middle Income Trap
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah selalu berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu hingga hilir. Upaya ini meliputi penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel di bidang pengelolaan 
keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

Kalau dari segi regulasi, upaya tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, dan Perpres Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merupakan rancangan strategi yang sangat penting, karena memberikan acuan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) tingkat pusat maupun daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Stranas PK diharapkan menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri turut mempunyai andil dalam mendukung strategi tersebut.

“UU Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel, demikian pula di sektor perdagangan dengan tata niaga berbasis neraca komoditas. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi penting, karena praktik korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” katanya Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perekonomian, telah fokus pada upaya pencegahan korupsi. Salah satunya adalah Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkup tata ruang yang diluncurkan pada 2018. 

Editor : Ranto Rajagukguk

Halaman : 1 2