Menko Airlangga Siapkan 3 Strategi Dongkrak Perekonomian Kembali Positif

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah meyakini ekonomi Indonesia diyakini bisa tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada 2021. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak ekonomi Indonesia segera kembali tumbuh positif.

"Untuk memastikan hal ini, pemerintah menyiapkan 3 strategi utama untuk game changer," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat(5/2/2021).

Purbaya Respons Usulan untuk Turunkan PPN ke 8 Persen

Strategi pertama, mempertahankan daya beli masyarakat menengah kebawah dengan melanjutkan program perlindungan sosial, seperti program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT dana desa, dan bansos lainnya. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelangsungan dunia usaha dengan memberikan dukungan pada UMKM dan korporasi, serta koperasi sebagai program prioritas.

"Pemerintah juga mendorong customer confidence dari kelompok menengah ke atas untuk berbelanja dengan percepatan penanganan Covid-19 dan agar masyarakat bisa belanja dari seluruh tingkatan, dengan vaksinasi untuk 182 juta penduduk tahun ini," kata Airlangga.

Menko Airlangga Proyeksikan Ekonomi Tumbuh 2,1 Persen di Kuartal Pertama

Pemerintah juga mendorong kesediaan dari sarana prasarana, APD, dan mempersiapkan pembatasan kegiatan bersifat lokal. Kampanye 3M juga digerakkan dan ditegaskan, serta mengefektifkan 3T(Tracing, Testing, Treatment) karena ini dinilai bisa memitigasi meningkatnya angka kasus Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Menko Airlangga Andalkan PKH hingga Kartu Prakerja

"Secara aktif pemerintah melibatkan dari Satgas pusat sampai daerah sampai Babinsa, Babinkamtibmas, satpol PP dan pihak lainnya. Juga mendorong implementasi UU Cipta Kerja untuk game changer investasi jangka menengah dan panjang, juga mendorong UMKM membuat kegiatan lebih mudah dan menyerap lapangan kerja," ujar Airlangga.

Pemerintah juga akan reform dalam bentuk regulasi mendorong agar SWF segera bisa beroperasi. Kemudahan berusaha ini akan menjadi jembatan untuk mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang.

"Hampir seluruh dari 4 RPP dan Perpres turunan UU Ciptaker sudah siap dan telah ditandatangani. Selanjutnya, kelanjutan UU Ciptaker adalah operasionalisasi RPP tersebut terkait peraturan masing-masing kementerian," kata Menko Airlangga.

Itu akan membuat standar pelaksanaan paling lambat 4 bulan dari penetapan RPP dan perpres. Pemerintah juga akan gencar berkomunikasi kepada publik dalam bentuk sosialisasi fisik dan online.

"OSS dan supporting system akan siap di Juni 2021, dan ada waktu mempersiapkan capacity building dari K/L, Pemda, serta disediakannya jaringan perangkat dan ruang konsultasi bersama persiapan SDM untuk operator dan pengawas OSS," ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani