Menko Luhut: Bandara Kertajati Akan Dikembangkan Jadi Aerocity

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah akan mendorong pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan konsep kota bandara (aerocity), sehingga akan mendongkrak perekonomian di wilayah sekitarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bangga dengan desain BIJB yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Pengerjaannya pun, kata dia, tergolong sangat rapi.

“Dan yang paling penting, akan membuat pertumbuhan ekonomi makin baik di kawasan ini. Akan ada Aerocity, kemarin saya lihat di India cuma 1.500 hektare, di sini 3.200 hektare, jadi akan bagus,” kata Luhut melalui keterangan tertulis, Kamis (24/5/2018).

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu mengatakan, posisi BIJB sangat strategis, sehingga bisa menghubungkannya dengan sejumlah titik potensial. Pertama, proses pembebasan lahan Bandung Toll Road ditargetkan rampung tahun depan sehingga bisa menghubungkan Bandung dengan Bandara Kertajati. “(Tol) ini nanti akan meng-cover sampai ke Cirebon,” tuturnya.

Selain warga Bandung dan Cirebon tak perlu lagi ke Jakarta untuk menuju bandara, Luhut menyebut, bandara ini juga akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban. Kedua infrastruktur ini, kata dia, akan menggerakkan bisnis kargo.

“Nanti industrial estate yang sekarang sedang kita proses antara Bekasi-Karawang, Purwakarta itu jadi semua itu nanti akan jadi sangat sibuk sekali,” ucap Luhut.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan, pembangunan yang terintegrasi seperti ini akan memiliki dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia pun optimistis, pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus di atas 8 persen dalam lima tahun ke depan.

“Wilayah ini kaya sekali, hanya belum teintegrasi, nah sekarang kita bikin integrated sehingga cost akan turun di sini, industri pariwisata bisa dihidupkan, orang datang akan ke mana. Lihat di Cirebon ada udang dan rotan di sana, ada Patimban begitu bagus, dan seterusnya,” ujarnya.

Pria kelahiran Toba Samosir pada 70 tahun silam itu menambahkan, pembangunan BIJB tidak mengandalkan APBN, sehingga akan dicontoh untuk proyek-proyek infrastruktur lain yang bersifat komersial.

“Bandara Kertajati ini model pendanaan yang baru, yang akan dicontoh di tempat lain, di mana kepemilikan ini dengan yakni kerja sama yang baru, yaitu APBN, Pemda, BUMD, juga RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). Jadi ini tidak sepenuhnya dibayarkan dengan APBN, seperti pendanaan yang dilakukan pada proyek LRT,” ujarnya.

Menurut Luhut, model pendanaan ini perlu diperbanyak sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, kata dia, bukan berarti pemerintah kehilangan peran karena tetap terlibat dalam pembangunan.

“APBN harus mampu mendanai dekat 20-25 persen, tapi jangan salah mengerti, kita tidak pernah menjual kepemilikan kita, kita kerja sama satu periode saja, yang ditentukan setelah itu kembali kepada pemerintah,” ucap Luhut.

Editor: Rahmat Fiansyah