Menteri ESDM Minta Seluruh Pegawai Laporkan Kekayaan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Sosialisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020 bagi seluruh pegawai kementerian. Termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA). 

Tujuannya agar seluruh Wajib Lapor Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian ESDM memahami perubahan sistem dan tata cara pengisian LHKPN.

Baca Juga

Momentum Libur Nataru Masih Berat Dongkrak Okupansi Hotel, Ini Alasannya

"Pelaporan LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk itu, kedisiplinan para wajib lapor di lingkungan Kementerian ESDM, BPH Migas, SKK Migas dan BPMA harus terus dipertahankan dan ditumbuhkan menjadi budaya sejalan dengan nilai organisasi Kementerian ESDM, yaitu Jujur," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Rabu (23/12/2030)

Dia berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, seluruh Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM melaporkan kekayaan tepat waktu dan lengkap.

Baca Juga

Menteri ESDM Sebut Kejayaan Industri Minyak dan Gas Sudah Berlalu

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengungkapkan acara Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan pada 16 Desember lalu.

Senada dengan Menteri ESDM, Ego juga meminta kepada seluruh penyelenggara negara wajib lapor menyerahkan LHKPN tepat waktu. "Diharapkan LHKPN tahun 2020 dapat secara lengkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan korupsi sesuai dengan batas waktu," kata Ego.

Editor: Dani M Dahwilani