Moratorium Proyek Elevated Harus Diikuti Perbaikan

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati berpendapat, penghentian sementara atau moratorium pekerjaan pembangunan infrastruktur layang harus diikuti dengan perbaikan.

"Moratorium harus jelas, jangan hanya sekedar dihentikan seperti halnya moratorium tenaga kerja ke Arab Saudi tetapi pemerintah tidak melakukan perbaikan apa-apa," kata Enny usai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Pimpin Rakor Sistem Transportasi Nasional, AHY Diprediksi Ada 120 Juta Perjalanan saat Nataru

Ia berpendapat, moratorium juga harus memiliki jangka waktu jelas dan ditindaklanjuti dengan evaluasi yang menyeluruh agar proyek selanjutnya mempunyai garansi mengenai pemenuhan standar.

Evaluasi tersebut tidak hanya manyangkut masalah keamaan, namun juga efektivitas dari penyelesaian pembangunan infrastruktur.

"Ini yang harus ada dalam perencanaan proyek infrastruktur, namun bukan berarti proyek yang sudah diputuskan pemerintah harus ditiadakan," ucap Enny.

Pemerintah mengevaluasi pembangunan infrastruktur akibat terjadinya insiden kecelakaan sehingga harus ada penghentian sementara. Sampai saat ini tercatat ada 32 proyek jalan tol dan empat proyek Light Rail Transit (LRT) yang dihentikan dan dievaluasi.

"Yang lagi proses evaluasi tol ada 32 ditambah empat LRT," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarief Burhanuddin.

Namun, dari 32 proyek jalan tol tersebut tidak semua bagiannya elevated sehingga di luar itu pembangunan tetap dilanjutkan.

"Datanya sudah ada, pekerjaan tol itu ada 32 tapi tidak semuanya ada elevasinya. Jadi bisa saja yang lainnya tetap saja karena yang pekerjaan tanpa elevated jalan saja," tuturnya.

Evaluasi dilaksanakan oleh Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) di mana Syarif yang menjadi ketuanya. Pihaknya mengevaluasi mulai dari desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.

Hanya saja untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, rigid pavement, pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan. Sebab, hanya proyek-proyek elevated tertentu saja yang masuk ke dalam proyek yang harus dievaluasi.

Editor: Ranto Rajagukguk