Pajak Natura Mulai Dipungut Semester II, Ini Fasilitas Olahraga di Kantor yang Kena PPh

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI bakal memungut pajak penghasilan (PPh) natura atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang mulai semester II 2023. Sementara pada semester I tahun ini akan digunakan untuk sosialisasi. 

"Jadi harapannya mungkin semester depan sudah mulai pemotongan pajak atas natura ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Dirjen Pajak Kemenkeu RI Suryo Utomo di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga

ADHI Rampungkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia, Proyek Kemitraan Strategis RI-UEA

Sementara itu, pemerintah saat ini tengah menggodok aturan turunan soal jenis barang atau kenikmatan yang akan dikenakan PPh Natura dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini nantinya sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang di dalamnya mengatur natura tidak dipungut pajak. 

Dirjen Pajak saat ini sedang merinci soal beberapa koridor dan batasan yang akan diberlakukan.

Baca Juga

Dirjen Pajak: Karyawan Gaji Rp5 Juta, Pajak Bulanannya Rp25.000

"Nah kami saat ini sedang kerja, nanti kami rumuskan di PMK mohon ditunggu. Mudah-mudahan tidak akan lama," ujarnya.

Sementara itu, dalam Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sedang disusun, ada beberapa fasilitas natura yang dikecualikan pemerintah dalam pengenaan PPh. Pertama makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. 

Baca Juga

Ditjen Pajak Sederhanakan Perhitungan PPh Karyawan, Ini Tujuannya

"Kami coba mendetailkan apa sih kira-kira makanan dan minuman yang kita akan kecualikan, yang jelas yang disediakan di tempat bekerja. Kemudian seperti apa makanan yang bisa didapatkan atau di-reimburse oleh pegawai yang tidak bekerja di dalam kantor," tutur Suryo. 

Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Daerah tertentu yang dimaksud berpotensi secara ekonomis, namun secara akses dan kebutuhan untuk kehidupan kurang alias daerah terpencil.

Baca Juga

Infografis Golongan yang Wajib Bayar Pajak Penghasilan

"Tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga itu juga akan kita atur sebagai kenikmatan yang ada di daerah tertentu," ujarnya.

Khusus olahraga yang dikecualikan dari PPh, tidak termasuk fasilitas atau pelayanan golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, dan olahraga otomotif.

"Main golf tidak dalam rangka mencari penghasilan. Ini contohnya saja. Ini nanti kita definisikan pelan-pelan (dalam PMK)," kata Suryo.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan seperti persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seperti pakaian seragam antara lain seragam satpam, seragam pegawai produksi, peralatan keselamatan kerja, antar jemput pegawai, penginapan awak kapal/pesawat/sejenisnya, vaksin, tes pendeteksi Covid-19," kata dia. 

Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/APBD. Sama seperti aturan sebelumnya, semua yang berasal dari dana negara tidak dikenakan pajak. 

Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang tidak masuk dalam kelompok di atas seperti hampers, ponsel, hingga laptop dikecualikan dari PPh atas natura. 

"Bingkisan hari raya kami sedang diskusikan kira-kira bingkisan seperti apa sih yang memang boleh dibiayakan tapi bukan merupakan penghasilan bagi penerima atau pegawai," ujarnya. 

"Lalu peralatan kerja seperti laptop, ponsel dan penunjangnya, pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja, mes, asrama, pondokan, serta fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial," imbuh Suryo. 

Dia juga memastikan kriteria natura yang dikecualikan atau dikenakan PPh akan mempertimbangkan kepantasan dan keadilan. Batasan masing-masing natura yang tidak dikenakan pajak akan diatur lebih lanjut dalam PMK. 

"Kami mencoba untuk masyarakat yang selama ini mendapatkan bukan merupakan objek dari penghasilan. Di sisi lain memberikan treatment natura tersebut dapat dibebankan sebagai cost atau biaya perusahaan," tutur Suryo.

Editor: Jujuk Ernawati