Pekan Depan, Perpres Relaksasi DNI Akan Diteken Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro-kontra karena pemerintah tidak melibatkan pengusaha saat merencanakannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Memang itu permintaan Kadin, untuk kita berikan sosialisasi, kita sudah jelaskan dan kita tidak bisa jelaskan semuanya dan itu banyak," ujarnya saat Pertamina Energy Forum, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meyakinkan tidak akan memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam penerapan kebijakan ini. Misalnya dengan tidak memberikan banyak investasi kepada asing.

"Pokoknya kita tidak buka mana-mana untuk UMKM dan untuk asing tidak ada. malah kita buat pencadangan yang makin besar untuk UMKM. Terutama yang tadinya boleh bermitra," kata dia.