Pekerja Informal Jadi Salah Satu Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk menata basis data kepesertaan sistem jaminan kesehatan. Basis data yang amburadul menjadi salah satu temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan harus berkoordinasi secara intensif agar peserta bisa memperoleh manfaat sesuai iuran yang dibayar. Selama ini, ada kesan bahwa BPJS Kesehatan memberikan manfaat secara tidak terbatas.

Baca Juga

Sumbang 9,44 Persen PDB, Kawasan Industri Serap Rp6.744,58 Triliun hingga Triwulan III-2025

"Ini yang menyebabkan ketidakcocokan antara tarif yang dikumpulkan dengan manfaat yang harus dibayar dan ini menimbulkan defisit kronis," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Basis data ini, menurut Sri Mulyani, penting untuk memetakan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Dia mengungkapkan, jenis peserta yang paling tidak patuh yaitu pekerja bukan penerima upah.

"Yang masih harus diperbaiki adalah peserta dari pekerja bukan penerima upah, sektor informal. Biasanya mereka hanya menjadi peserta saat mau sakit, ini kemudian yang menimbulkan defisit," ujar dia.

Sementara pekerja penerima upah biasanya mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi. Pasalnya, iuran mereka langsung dipotong dari gaji setiap bulan.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut iuran peserta dari ASN dan TNI/Polri juga cukup baik. Pembayaran iuran untuk peserta ini dilakukan langsung dari APBN.

"Dari sisi Kemenkeu, kita tetap akan terus melakukan pembayaran PBI (penerima bantuan iuran), sudah kita bayarkan untuk tahun ini lunas hingga bulan 12. TNI/Polri juga sudah dibayarkan. Kita bahkan untuk 3-4 tahun berturut-turut memberikan injeksi kepada BPJS, beyond PBI tadi," tutur dia.

Perempuan kelahiran Bandar Lampung itu menilai, perbaikan sistem basis data ini penting agar iuran yang diperoleh sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan begitu, tidak ada lagi isu di masyarakat bahwa ada rumah sakit atau apotek yang tidak terbayar.

Editor: Rahmat Fiansyah