Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Menteri Basuki Pecut Kinerja Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta jajarannya menjaga kinerja mengingat pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Basuki mengingatkan untuk menjaga konsistensi, semangat dan kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan kinerja terbaik terutama dalam memberikan perhatian pada kualitas belanja APBN. 

“Saya berpesan sebagai insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN. Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis. Artinya spending less. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian efektif (spending  well) yakni tepat sasaran, dan terakhir, efisien (spending wisely) secara bijaksana kita putuskan seberapa besar dan pentingnya belanja untuk suatu pekerjaan,” ujar Menteri Basuki dalam video virtual 75 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri. 

Baca Juga

Update Harga Pangan: Daging Ayam Naik Jadi Rp38 Ribu, Telur Turun ke Rp30.524 per Kg

Sebagai langkah awal, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, sejak Oktober 2020. Adapun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada 3 Desember 2020, total realisasi paket yang telah  dilelang sebanyak 4.067 paket senilai Rp46,63 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.   

Memasuki 2021, Menteri Basuki menyatakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar seiring dengan alokasi APBN yang terus meningkat menjadi sebesar Rp149,8 Triliun. Menurutnya Pagu Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19.

Baca Juga

Menteri PUPR: Utamakan Bahan Bangunan Lokal dalam Pembangunan Infrastruktur

Pertama, pengembangan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng),  Sumatera Utara (Sumut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, untuk dukungan pengembangan Kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). Ketiga, untuk dukungan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang).  

“Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi PKT tahun 2020 sebesar Rp13 triliun dengan serapan tenaga kerja 700 ribu orang, ditingkatkan alokasinya menjadi Rp18 triliun pada 2021 dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang, serta penyelesaian tugas khusus dan proyek strategis nasional yang diberikan,” katanya.