Pemerintah Anggarkan Rp476 Triliun untuk Perlindungan Sosial 2023, Begini Rinciannya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp476 triliun untuk perlindungan sosial tahun 2023 dengan berbagai dana bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam mendukung daya beli masyarakat.

"Ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dimana anggaran yang kita sediakan Rp28,7 triliun," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers THR dan Gaji ke-13, Rabu (29/3/2023).

Lapangan Kerja di AS Bertambah 119 Ribu pada September 2025, Lampaui Ekspektasi

Sri Mulyani menambahkan, melalui APBN, pemerintah memberikan bansos melalui kartu sembako untuk 18,8 juta KPM atau anggaran yang disediakan oleh APBN adalah sebesar Rp45,1 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga membantu keluarga miskin dan rentan, UMKM, petani dan seluruh masyarakat secara umum melalui subsidi energi dan subsidi nonenergi seperti pupuk, kredit usaha rakyat (KUR) dan juga sektor-sektor transportasi.

Sri Mulyani: THR PNS Cair H-10, Mulai 4 April 2023

"Besaran anggaran pendapatan belanja atau APBN di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi-subsidi tersebut, baik itu subsidi BBM, listrik, subsidi pupuk, KUR dan berbagai subsidi untuk tarif angkutan mencapai Rp290,6 triliun," tuturnya.

Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu sebanyak 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) biaya yang dikeluarkan adalah Rp46,5 triliun.

Sri Mulyani Serahkan LKPP Tahun 2022 ke BPK, Raih Opini WTP

Bagi keluarga yang tidak mampu, maka putra putrinya mendapatkan bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar.

"20,1 juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang anggarannya disediakan Rp9,7 triliun," ucap Sri Mulyani.

Bagi mahasiswa yang tidak mampu, mereka diberikan bantuan Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang saat ini lebih dari 994.300 mahasiswa yang mendapatkan yang anggaran dalam APBN Rp12,8 triliun.

"Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok yang kurang mampu, keberpihakan pemerintah juga ditunjukkan dari policy yang lain," katanya.

Selain itu, untuk menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli juga dilakukan pemerintah juga saat ini memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial bantuan pangan yaitu akan diberikan kepada 21,3 juta KPM yang akan diberikan pemerintah dalam bentuk paket protein ayam dan telur dan kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan total Rp8,2 triliun.

Editor: Aditya Pratama