Pemerintah Gulirkan Dana Perlindungan Lingkungan, Pemda Akan Dapat Insentif

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggagas konsep dana perlindungan lingkungan di dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, konsep awal dari RUU HKPD ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan perlindungan lingkungan yang juga bermanfaat bagi daerah lain (public goods).

Baca Juga

Dukung Pembangunan Rendah Karbon, Ini Yang Dilakukan IIF

"Dia ada di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), letaknya ada di bawah instrumen pembiayaan. Ini akan ada dalam RUU testing dukungan keuangan antara pusat dan daerah," ujarnya saat Konferensi Transfer Fiskal Ekologis, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurut dia, skema dana perlindungan lingkungan ini sama seperti dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas). Dengan demikian, bagi daerah yang melakukan public goods dan daerah sekitarnya akan mendapatkan insentif dengan porsi tertentu.

Dengan adanya RUU HKPD ini, daerah tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan di bidang air, peningkatan udara bersih, dan pencegahan banner. Hal ini juga sebagai upaya perlindungan kawasan hutan dan lautan yang signifikan.

"Kami juga dari RUU ini diharapkan memberikan nuansa keadilan yang lebih eksplisit. Karena daerah yang harus menjaga public goods ini juga menghadapi dilema opportunity cost. Jadi kita harapkan dalam kebijakan baru jadi lebih muncul," ucapnya.

Adapun konsep dana perlindungan lingkungan dalam RUU HKPD yaitu dana diberikan kepada provinsi, menjadi bagian dari dana insentif, lebih bertujuan untuk konservasi lingkungan dan tidak dikaitkan dengan potensi sumber daya alam untuk menghasilkan pendapatan.

Dana perlindungan lingkungan ini akan diberikan ke daerah berdasarkan luas area yang diproteksi, data dari kementerian atau lembaga, dan meliputi hutan dan laut.

"Maka kita bisa membuat keseimbangan yang lebih harmonis antara kepentingan menjaga kelestarian sumber daya alam kita terutama hutan dengan tetap mengikhtiarkan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk