Pemerintah Kenakan Bea Masuk Tambahan Impor Pakaian, Segini Besarannya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021, yang berlaku mulai 12 November 2021 selama tiga tahun.

Penetapan kebijakan pengenaan BMTP atas produk pakaian dan aksesori pakaian ini lantaran adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat melonjaknya jumlah impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Baca Juga

Purbaya dan Kadin Bahas Insentif Sektor Furnitur hingga Peluang Pasok Semikonduktor Global

"Pengenaan BMTP ditujukan sebagai upaya pemerintah dalam memulihkan ancaman tersebut," tulis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/11/2021).

BMTP merupakan pungutan negara yang dapat dikenakan terhadap barang impor saat terjadi lonjakan, baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan impor tersebut menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Baca Juga

Produk Impor Bakal Dihapus dari E-Katalog Jika Sudah Diproduksi RI

Pengenaan BMTP merupakan tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku.

Dalam aturan terbaru ini, pemerintah mengenakan BMTP terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Kisaran BMTP yang dikenakan terhadap pakaian dan aksesori pakaian yang diatur dalam kebijakan terbaru ini antara Rp19.260 hingga Rp63.000 per potong untuk tahun pertama dan berangsur menurun.

Jenis produk yang dikenakan terdiri dari segmen atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesori pakaian bayi, headwear, dan neckwear.

Pengenaan BMTP produk pakaian dan aksesori pakaian yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku terhadap semua negara, kecuali untuk segmen headwear dan neckwear sebanyak delapan pos tarif yang diproduksi dari 122 negara sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK tersebut.

DJBC berharap kebijakan BMTP bisa berdampak positif pada pemulihan kinerja industri dalam negeri dan menahan laju impor atas produk pakaian dan aksesori pakaian. Dengan begitu, geliat ekonomi dalam negeri dapat meningkat seiring dengan adanya kenaikan konsumsi dalam negeri, yang juga memiliki dampak terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Editor: Jujuk Ernawati