Pemerintah Tegaskan Anggaran Penanganan Gempa Lombok Rp4 Triliun

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menegaskan anggaran dalam penanganan gempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4 triliun lebih. Hal ini menyikapi isu yang mengemuka ke publik bahwa anggaran untuk pemulihan gempa di sana hanya Rp38 miliar.

“Anggarannya Rp4 triliun lebih, Rp4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp4 triliun lebih,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018) seperti dikutip dari laman Setkab.

Hutama Karya Uji Laik Fungsi Tol Sinaksak-Simpang Panei, Targetkan Operasi di Nataru

Seskab mengambil contoh, untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapa pun rumah itu, dibagi menjadi tiga klasifikasi, berat, ringan, dan sedang dengan kisaran dana Rp50 juta, Rp25 juta, serta Rp10 juta. Itu saja, sebut Seskab, angkanya sudah besar sekali.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucap Seskab.

Meskipun mengalokasikan anggaran Rp4 triliun lebih, Pramono memastikan jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa pun yang rusak nanti yang akan ditangani. Dalam kesempatan itu Seskab mengakui, bahwa Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Intinya, Inpres tersebut mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional. Untuk itu, lanjut Seskab, alasan tidak menetapkan menjadi status bencana nasional agar orang asing tidak mudah masuk seenaknya.

“Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri,” kata Seskab.

Adapun mengenai substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, menurut Seskab, adalah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri ,dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

“Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur tapi juga di keseluruhan. Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menanganai itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” ujar dia.

Editor: Ranto Rajagukguk