Perombakan Direksi Pertamina Lancarkan Kebijakan Populis Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Perombakan Direksi PT Pertamina (Persero) dinilai karena perusahaan pelat merah ini tidak kondusif dalam menjalankan berbagai instruksi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Direksi yang menghambat keinginan pemerintah harus segera disingkirkan.

Pengamat Ekonomi Energi Marwan Batubara menilai, langkah yang dilakukan Pertamina selama ini sejatinya tidak melanggar aturan dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Pertamina telah sejalan sengan kepentingan strategis negara jangka panjang serta baik untuk kebutuhan penyediaan energi yang berkelanjutan.

Baca Juga

Ekspor Sawit Desember 2025 Melonjak 102,23 Persen, Total Capaian Tembus USD24,42 Miliar

"Jadi dengan sikap yang selalu mengatakan rugi kalau menjual Solar dan Premium itu adalah sikap yang sejalan dengan ketahanan energi yang berkelanjutan," kata Marwan dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Apalagi sejak 2004, Indonesia telah menjadi negara importir minyak dari sebelumnya menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Jangan heran jika pada 2020 nanti tingkat impor minyak Indonesia mencapai 1,5 juta barel karena produksi yang terus berkurang setiap tahunnya.

"Itu bukan cuma minyak mentah yang kita impor nantinya, justru mayoritas BBM. Kenapa? Karena kilang kita itu tidak mampu untuk menyuplai kebutuhan BBM di dalam negeri," ucapnya.