Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Rendah dari Tahun Ini, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna sore ini, Rabu (16/2/2022). Salah satunya perihal pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Menko Airlangga menjelaskan, terkait dengan target di 2023 terdapat beberapa tantangan yaitu ketidakpastian dari pandemi Covid-19 dan varian turunannya, kasus inflasi global di sejumlah negara, maupun normalisasi kebijakan moneter yang dibaca sebagai kenaikan tingkat suku bunga.

Baca Juga

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

"Di tahun 2023, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022, oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Menko Airlangga, Rabu (16/2/2022).

Menko Airlangga menambahkan, defisit APBN disepakati di bawah 3 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2022. Berbagai reformasi struktural juga diperlukan, antara lain karena sektor investasi didorong ataupun engine di luar APBN, maka peningkatan kredit perbankan penting dan salah satunya dari segi regulasi POJK terkait relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu.

Baca Juga

Bahlil Sebut Banyak Negara yang Tak Ingin Indonesia Maju

"Perlu ada penurunan pencadangan di sisi perbankan, karena kita lihat potensi dari kredit di sektor perbankan masih tinggi. Realisasi saat ini yang berada sedikit di atas 5 persen dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang 12 persen ini masih punya room yang cukup tinggi," kata dia.

Baca Juga

Wow, Menko Airlangga Sebut RI Kembali Masuk Negara Pendapatan Menengah Atas

Menko Airlangga menyebut, peningkatan investasi baik PMA dan PMDN pada 2023 didorong di level 1.800-1.900, sehingga peningkatan daya saing dan OSS menjadi penting. Kemudian, inflasi menjadi tantangan ke depan dan ini harus terus diperhatikan agar inflasi terus terjaga.

"Di tahun 2023, skema peran Bank Indonesia (BI) dikembalikan untuk menangani secondary market, terutama untuk surat berharga negara (SBN), di mana perbankan yang akan memberikan kredit tentu harus switch asset, artinya harus melepas SBN," ucapnya.

Baca Juga

Kisah Nurul Atik, Mantan OB Jadi Pengusaha Sukses

Selain itu, juga dilakukan peningkatan tax ratio dan percepatan tax reform, juga diperlukan percepatan pencadangan terlebih mengantisipasi varian-varian baru COVID-19 sehingga tetap memiliki kesiapan bantalan anggaran. 

Editor: Aditya Pratama