Pilkada Libur, Kadin Jakarta: Produktivitas Industri Turun

JAKARTA, iNews.id – Kebijakan pemerintah yang menetapkan libur nasional pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dinilai sangat merugikan pelaku usaha. Padahal, aktivitas industri masih belum berjalan optimal karena terdampak libur panjang saat Lebaran.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kebijakan libur nasional saat Pilkada justru menurunkan produktivitas sektor industri. Alhasil, kontribusi sektor industri untuk mendorong perekonomian pun menjadi tak maksimal.

Tanpa Pandang Bulu, Prabowo Perkuat Satgas PKH Selamatkan Kekayaan Negara

"Bagi kami memang ini sangat mengurangi produktivitas karena kita kemarin sudah termakan dengan libur Lebaran yang begitu panjang,” ujar Sarman di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Dia menyatakan, sektor industri baru bekerja secara normal pada Senin (25/6/2018) lalu. Namun, baru dua hari kembali beraktivitas normal, sektor industri harus menelan pil pahit atas kebijakan pemerintah yang menetapkan Pilkada serentak sebagai libur nasional.

“Artinya efektif kemarin itu adalah baru tanggal 25, baru dua hari masuk tiba-tiba tanggal 27 hari libur lagi. Nah ini menurut hemat kami memang sangat-sangat mengurangi produktivitas,” ujar dia.

Dengan adanya penurunan produktivitas ini, Sarman berharap para pekerja dapat lebih giat dalam mengejar target. Hal ini dilakukan agar kontribusi industri bagi pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan lebih optimal.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menilai, libur nasional untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mendidik pekerja menjadi produktif. Pasalnya, pemilihan ini hanya berlangsung sebentar dan hanya 17 provinsi yang melakukannya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, ketidaksetujuannya tersebut sudah disampaikan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, ia sudah menyampaikannya keberatannya tersebut ke Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani .

"Kita sudah kirimi surat ke Presiden, pas ngomongin libur Lebaran juga kita sudah bilang ke Bu Puan. Pilkada tahun lalu kita juga sudah minta agar Pilkada tidak menjadi libur nasional karena tidak semua daerah melakukan pemilihan," ucapnya.

Libur ini meski hanya sehari tentu dapat mengurangi produktivitas perusahaan. Apalagi beberapa saat lalu pemerintah memberlakukan libur Lebaran yang lebih panjang dari 11-20 Juni 2018. "Masa kita harus mengalah sama politik terus sementara ekonomi harus dikorbankan," kata dia.

Editor: Ranto Rajagukguk