PLN Minta Harga Murah, Pengembangan Listrik Panas Bumi Jadi Terhambat

JAKARTA, iNews.id - Biaya pengembangan (development cost) masih menjadi masalah utama bagi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan. Hal ini khususnya terjadi di sektor panas bumi atau geothermal.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menuturkan, biaya pengembangan ini harus diselesaikan secepatnya. "Masalah utamanya adalah mungkin cost development, ini harus kita uraikan. Mana-mana yang bisa pemerintah penetrasi di situ sehingga bisa membuat cost development, upstream panas bumi bisa kompetitif lagi," tutur dia di Jakarta, Senin (1/3/2021). 

Baca Juga

RI Beli Migas AS, ESDM Pastikan Tak Melenceng dari Target Kemandirian Energi

Satya mencontohkan, harga jual listrik ke PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatannya. Sebab, PLN sebagai solo off-taker meminta harga yang lebih murah dari yang diterapkan saat ini yakni sebesar 7 cent dolar AS per kWh.

"Sudah jelas, disampaikan oleh industri, masalah harga itu menjadi hambatan yang tidak mudah menurut saya. Karena harga yang diminta oleh PLN tentunya harganya masih lebih murah, walaupun sekarang panas bumi sudah 7 sen dolar AS per kwh, tapi PLN masih menginginkan yang lebih murah lagi sehingga itu menjadi pemikiran-pemikiran tidak mudah," katanya. 

Baca Juga

PLN Jamin Pasokan Listrik ke Gudang Food Estate di Sumut Terpenuhi

Di sisi lain, DEN menilai perlu adanya penyesuaian antara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2019-2028 dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ihwal target panas bumi. Penyesuaian tersebut seiring dengan pembentukan Holding BUMN Geothermal. 

Dalam kajiannya, panas bumi yang ditargetkan RUEN sepanjang 2020 berada di angka 3.109,5 megawatt (MW). Sementara realisasinya atau kapasitas terpasang baru dikisaran 2.131 MW. 

Hal ini menyebabkan adanya celah (gap) sebesar 1.000 sekian MW.  Di sisi lain, geothermal dalam RUPTL tahun 2019-2028 ditargetkan pemerintah di kisaran 2.289,5 MW. 

Dengan begitu, target RUEN tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasinya dan proyeksi RUPTL. "Walaupun kita juga tahu RUPTL kita, kalau kita lihat apa yang tercantum dalam RUPTL tahun 2019-2028, itu mereka (pemerintah) menargetkan sekitar 2.289,5 MW jadi perlu ada satu revisi mengenai RUPTL dengan RUEN kita. RUEN kita tinggi sekali, itu memerlukan, otomatis bagaimana mengimplementasikan target tersebut di dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya daripada panas bumi," tutur dia. 

Editor: Ranto Rajagukguk