PPN 11 Persen Berlaku Hari Ini, Berikut Barang dan Jasa Bebas PPN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen mulai hari ini, Jumat (1/4/2022). Penyesuaian tarif ini merupakan amanat pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Namun ada barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN.

Baca Juga

Angela Tanoesoedibjo: Kolaborasi Lintas lembaga Kunci Majukan UMKM Desa

"Ada barang dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN," ujar Rahayu, dikutip di Jakarta, Jumat(1/4/2022).

Adapun barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN, antara lain:

Baca Juga

Harga Barang Melonjak Jelang Ramadan, Ekonom Usulkan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif PPN 11 Persen

1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
2. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
4. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
5. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
6. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
8. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan,  bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
9. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi 
10. Emas batangan dan emas granula
11. Senjata/alutsista dan alat foto udara.

Sementara itu, barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan PPN, antara lain:

1. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang  disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
2. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau katering
3. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga
4. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan, pertama, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15 persen menjadi 5 persen. Kedua, pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta. 

Baca Juga

Sri Mulyani: PPN Naik 11 Persen Mulai 1 April Tidak untuk Menyusahkan Rakyat

Ketiga, fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen. Kelima, layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp5 miliar tetap diberikan.

Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.

"Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan," tutur Rahayu.

Editor: Jujuk Ernawati