Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp83,2 Triliun di Januari 2023, untuk Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp83,2 triliun hingga 31 Januari 2023. Realisasi tersebut mencapai 3,7 persen dari pagu.

"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp28,7 triliun atau 3,7 persen dari pagu utamanya untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, sarpras/logistik," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Februari 2023 secara virtual, Rabu (22/2/2023).

RI Punya Cadangan Pasir Silika Melimpah, Kemenperin Luncurkan Peta Jalan Hilirisasi

Sri Mulyani menambahkan, belanja ini juga ditujukan untuk pemeliharaan jalan, jaringan, maupun irigasi, Barang Milik Negara (BMN), penyaluran bantuan sosial, dan juga termasuk kegiatan operasional K/L.

"Sementara itu, belanja non-K/L Rp54,5 triliun atau setara 4,4 persen dari pagu utamanya untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi nonenergi," ucap Sri Mulyani.

Naik 48,60 Persen, Penerimaan Pajak Capai Rp162,23 Triliun di Januari 2023

Adapun, terdapat juga jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp5,3 triliun, terutama belanja K/L Rp4,47 triliun untuk bantuan iuran JKN dan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri. Ini untuk semua keluarga miskin dan anggota keluarganya yang mendapatkan kartu BPJS dan iurannya dibayar oleh pemerintah sebanyak 96,7 juta individual.

"Belanja non K/L Rp0,87 triliun juga mencakup jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri," tuturnya.

Pendapatan Negara Naik 48,1 Persen di Awal 2023, APBN Surplus Rp90,8 Triliun

Kemudian, prioritas selanjutnya adalah anggaran ketahanan pangan Rp0,9 triliun, melalui belanja K/L untuk Kementerian PUPR sebesar Rp630,8 miliar utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi, dan Kementerian Pertanian Rp125,4 miliar dan KKP Rp99,4 miliar utamanya untuk kegiatan teknis.

"Prioritas selanjutnya adalah anggaran perlindungan sosial Rp14,6 triliun, yang terdiri dari belanja K/L Rp3,9 triliun untuk Kementerian Sosial berupa penyaluran bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas, dan Kementerian Agama untuk penyaluran bantuan KIP Kuliah," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja non K/L sebesar Rp10,7 triliun yang diwujudkan melalui belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"KUR tahun ini juga akan meningkat lagi, sehingga belanja untuk subsidi KUR akan cukup tinggi. Ini adalah cara pemerintah melindungi UKM agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama