Revisi UU Perikanan, Menteri Susi Tak Ingin Kata Penenggelaman Dihapus

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti berharap istilah “penenggalaman” yang sudah ada dalam UU sebelumnya, tidak dihapus. Menurut dia, tindakan pemerintah yang menenggelamkan kapal yang melakukan aksi penangkapan ikan ilegal di Tanah Air.

Baca Juga

Pertamina Bentuk Satgas Nataru, Aktif Mulai 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026

"Saya harap revisi ini akan memperbaiki kelemahan dari UU Perikanan yang kita punya," kata Menteri Susi di kantor KPP Jakarta, Senin.

Dia menambakan, bila kata-kata itu dihilangkan, maka pemerintah akan kesulitan mendapatkan kepemilikan kapal-kapal pencuri ikan yang telah ditangkap. Apalagi pada masa lalu, aktivitas pencurian ikan sudah melembaga, sehingga butuh intervensi langsung dari menteri, bahkan presiden.

Perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat itu menyebut, upaya pemerintah memberantas praktik pencurian ikan tergolong sukses. Bahkan, kata dia, apa yang dilakukan Indonesia mendapat apresiasi dari negara-negara lain.