RUU Minerba Tuntas Dibahas, DPR dan Pemerintah Ubah 143 dari 217 Pasal

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) telah usai dibahas Senin sore (11/5/2020). Selanjutnya akan dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tahap pembicaraan tingkat I dan pengambilan keputusan ini selesai, dari sembilan fraksi, hampir seluruhnya menyetujui RUU Minerba ini, hanya satu fraksi yakni Demokrat menolak. Lalu PKS akan memberikan pandangan nya besok kepada kami,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno selaku pimpinan rapat, Senin (11/5/2020).

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

Adapun fraksi yang menyetujui RUU Minerba untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna DPR yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, PPP. Sedangkan satu fraksi yakni Demokrat menolak dan meminta pembahasan ditunda hingga masa pandemi covid-19 berakhir.

Hasil pembicaraan tingkat I dan pengambilan keputusan sore ini merombak UU Nomor 4 Tahun 2009 yang masih berlaku. Total perubahan pasal berjumlah 143 dari 217 Pasal.

Baca Juga

Arifin Tasrif: Pemerintah Akan Prioritaskan BUMN di RUU Minerba

“Itu berarti yang dirubah sekitar 82 persen dari jumlah pasal yang ada di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat tersebut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 51 pasal yang ditambah, 83 pasal diubah, lalu 9 pasal yang dihapus. Pemerintah mengharapkan agar penyusunan RUU Minerba ini menggunakan konsep RUU Penggantian, bukan RUU Perubahan.

Selain pembahasan Panja, rancangan UU ini juga sudah disosialisasikan dengan berbagai pihak. Contohnya saja melalui konsultasi publik sepanjang tahun 2018-2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM di berbagai kota.

Tak hanya itu, juga dilakukan forum group discussion dengan seluruh anggota Komisi VII DPR maupun perwakilan kementerian terkait. Serta diskusi publik secara online sebagai bentuk partisipasi dan masukan dari masyarakat luas pada tanggal 29 April lalu.    

Editor: Ranto Rajagukguk