SKK Migas-Kufpec Teken Kontrak Bagi Hasil WK Migas Anambas

Isna Rifka Sri Rahayu · Senin, 10 Juni 2019 - 19:12 WIB
SKK Migas-Kufpec Teken Kontrak Bagi Hasil WK Migas Anambas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyaksikan kontrak bagi hasil gross split untuk Wilayah Kerja (WK) Anambas. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyaksikan kontrak bagi hasil gross split untuk Wilayah Kerja (WK) Anambas yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pihak kontraktor yaitu Kufpec Indonesia (Anambas) BV sebelum penandatanganan kontrak telah melunasi bonus tanda tangan sebesar 2,5 juta dolar AS dan menyerahkan jaminan.

"Rencananya, hari ini tanda tangan ada dua kontrak kerja sama gross split. Namun untuk WK Selat Panjang, Senoro Energi dan Menara Global perlu waktu karena ada syarat administrasi," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (10/6/2019).

WK Anambas, yang berlokasi di lautan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang dilelang oleh Pemerintah melalui Lelang Reguler Tahap I Tahun 2019 periode Februari-April 2019 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 7 Mei 2019. Kontrak Bagi Hasil Gross Split WK Anambas dengan jangka waktu 30 tahun.

Komitmen pasti eksplorasi tiga tahun pertama yaitu satu sumur eksplorasi dengan total investasi senilai 35,2 juta dolar AS dan melakukan studi G&G.

"Blok Anambas lokasinya di Riau. Signature bonus 2,5 juta dolar AS. Satu sumur eksplorasi dengan total investasi 35,2 juta dolar AS," kata dia.

Hingga saat ini terdapat 42 blok migas yang menggunakan skema gross split, dengan rincian blok hasil lelang sebanyak 16 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak lima blok.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka Kontraktor akan mendapatkan insentif pajak tidak langsung antara lain dibebaskan dari pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang yang diimpor dalam rangka Operasi Minyak dan Gas Bumi, serta mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen sampai dengan dimulainya produksi komersial.

Selain insentif tersebut di atas, mengingat resiko dan modal investasi ditanggung oleh kontraktor, maka dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi masih terdapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun.

Melalui Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, apabila diperlukan, Menteri dapat memberikan tambahan split untuk membantu komersialisasi wilayah kerja pada saat POD untuk suatu tingkat keekonomian tertentu.


Editor : Ranto Rajagukguk