Soal Aturan Ruang Usaha 20 Persen, Menkop UKM: Kalau Gratis Tidak Mendidik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara terkait Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Perda tersebut sebelumnya dikeluhkan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) karena pengelola pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Teten mengaku telah bertemu dengan perwakilan asosiasi pusat perbelanjaan untuk membahas hal tersebut. Menurutnya, hal yang harusnya diangkat ialah mengenai bagaimana pengelola pusat perbelanjaan untuk memberikan ruang yang sama untuk produk-produk lokal.

Mendag Busan Dorong Hilirisasi Komoditas Gambir

Teten menyebut, produk lokal tidak kalah saing dengan produk asing dan selama ini produk lokal jarang diberikan kesempatan yang sama di Mal Premium. Oleh karena itu, menurutnya untuk membebaskan biaya untuk UMKM dinilai tidak mendidik.

"Selama ini kan brand-brand lokal ini jarang dikasih tempat premium di mal-mal itu. Nah mungkin itu jauh lebih (baik). Jadi kalau gratis mungkin juga tidak mendidik lah," ujar Teten di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengaku terus melakukan pembahasan dengan pihak asosiasi pusat perbelanjaan agar menemukan jalan tengah dari Perda tersebut.

"Langkah yang paling pertama sebetulnya saya kira memang tadi, menyiapkan brand lokalnya, punya kualitas, lalu diberi tempat di mal-mal itu. Asosiasi mal saya kira tidak keberatan kemarin waktu bicara di kantor kami," kata dia.

Dia juga merasa jika pelaku UMKM yang hendak masuk ke pusat perbelanjaan tidak perlu dilakukan pembinaan, karena sampai saat ini sudah banyak UMKM yang masuk di pusat perbelanjaan.

"Kalau yang sudah masuk mal sebenarnya sudah banyak. Kalau produk garmen, tekstil, banyak produk UMKM. Food and Beverage banyak. Menurut saya tidak harus pembinaan lagi," ucap Teten.

Dalam Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2018 memuat sejumlah kewajiban bagi para Pengelola Pusat Belanja (Mal) untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan (Pasal 41 ayat 2), yakni: penyediaan lokasi usaha; penyediaan pasokan; dan/atau penyediaan fasilitasi.

Dari tiga pola kemitraan tersebut, penyediaan lokasi usaha merupakan pola kemitraan yang wajib dilaksanakan Pengelola Pusat Belanja. Di mana, pengelola diwajibkan untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM.

Editor: Ranto Rajagukguk