Soal Izin Berusaha, Pengusaha Perlu Kepastian Hukum yang Sederhana

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah fokus melakukan perbaikan dan pembentukan kebijakan untuk mendorong iklim investasi yang positif. Salah satu sektor yang disebut penting untuk diperbaiki ialah hukum negara.

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Syarifuddin mengatakan, langkah-langkah yang berkaitan dengan reformasi hukum menjadi penting keberadaannya untuk memperbaiki iklim usaha Indonesia. Pengusaha dinilai perlu mendapatkan kepastian hukum yang bersifat jelas dan mudah dalam melakukan bisnis di suatu negara.

Baca Juga

China dan India Tambah Impor Batu Bara jelang Musim Dingin

"Para pengusaha itu perlu kepastian hukum. Mereka berusaha mungkin ada kendala, ya inginlah kepastian hukum yang cepat yang sederhana," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, pemerintah telah berusaha maksimal melakukan reformasi hukum untuk mendorong perekonomian nasional. Menurut dia, hasil dari upaya tersebut terefleksikan dengan naiknya peringkat Indonesia dalam peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di mana pada 2018, Indonesia naik ke peringkat 73 dalam EODB.

Untuk kembali meningkatkan peringkat tersebut, Syarifuddin menambahkan, pihaknya akan mendukung semua kebijakan pemerintah. Salah satunya, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).