Sri Mulyani Akan Usung 6 Isu Prioritas di Finance Track Presidensi G20
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Recover Together, Recover Stronger menjadi tema dalam Presidensi G20 yang sangat ambisius dan menantang, mengingat pemulihan ekonomi akibat Covid-19 belum merata di semua negara. Indonesia akan mengusung enam isu prioritas di Finance Track Presidensi G20 pada tahun depan.
“Jadi ini akan diterjemahkan dalam agenda Finance Track, di mana kita akan memproyeksikan masalah atau lingkungan pada tahun 2022 yang akan sangat menantang,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/11/2021).
Adapun keenam agenda prioritas dalam Finance Track Presidensi G20, pertama, exit strategy untuk mendukung pemulihan. Dia menyadari, semua negara melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,” ujarnya.
Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Di sini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak Covid-19 yang mempengaruhi sektor rill termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.
Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia (BI). Keempat, keuangan berkelanjutan, di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.
Kelima, inklusi keuangan. Sri Mulyani mengungkapkan, agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
“Terakhir, agenda prioritas Finance Track adalah perpajakan internasional. Bagaimana kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,” ucapnya.
Editor: Jujuk Ernawati