Sri Mulyani Bagikan Insentif Rp3 Triliun untuk Daerah yang Sukses Tangani Inflasi 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai memberikan insentif fiskal sebesar Rp3 triliun untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam menurunkan angka inflasi di wilayahnya. Kebijakan insentif fiskal secara total tahun ini mencapai Rp8 triliun, 

Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membagi pencairan insentif menjadi dua bagian atau periode.

Baca Juga

SKK Migas Dorong Kompetensi Generasi Muda di Sektor Energi

"Yang Rp4 triliun kita bayarkan sebetulnya untuk kinerja tahun sebelumnya, karena biasanya kan tahun 2022 selesainya baru Desember. Maka tahun 2023 ini untuk memberi reward atau penghargaan dari tahun yang sudah selesai, dimana bapak dan ibu sekalian seluruh pemda memberikan prestasi," ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Rinciannya, insentif Rp3 triliun untuk daerah yang berkinerja baik, baik itu untuk penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, maupun stunting, dan kenaikan indeks sumber daya manusia. 

Baca Juga

Siap-siap, Menkeu Segera Cairkan Insentif Rp3 Triliun untuk Daerah Berprestasi

"Bahkan pak Presiden Jokowi meminta juga untuk menarik investasi," katanya.

Sementara itu, daerah tertinggal berkinerja baik akan mendapatkan insentif sebesar Rp1 triliun. Hal ini bertujuan agar daerah tertinggal mampu mengejar ketertinggalannya.

Baca Juga

Kemenperin Akan Beri Insentif untuk Industri Bauksit

"Karena kalau di sini ada daerah yang langganan juara ya Pak (Mendagri), seperti Banyuwangi, kalau itu liganya disamakan dengan daerah tertinggal, ya daerah tertinggalnya ga ngejar terus. Maka, kami membuat yang daerah tertinggal diberikan liga khusus, tetapi mereka tetap bisa berkinerja baik, itu yang kita alokasikan Rp1 triliun," tuturnya.

Baca Juga

Menperin Bakal Beri Insentif untuk Industri Tekstil

Untuk kinerja tahun sebelumnya, telah disalurkan Rp2,09 triliun. Adapun, 100 persen daerah penerima yang terdiri dari 62 daerah tertinggal dan 147 daerah non tertinggal telah disalurkan penyaluran tahap I sebesar 50 persen alokasi, dan 11 daerah diantaranya telah disalurkan tahap kedua.

Untuk jatah Rp4 triliun kinerja tahun ini, sebesar Rp1 triliun dialokasikan sebagai reward untuk kinerja pengendalian inflasi, yang kemudian akan dialokasikan dalam tiga periode.

"Karena ini yang paling penting adalah harga stabil, tapi kesejahteraan masyarakat terutama penurunan kemiskinan, stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan percepatan belanja daerah menjadi lebih baik," ucapnya.

Maka alokasi Rp3 triliun juga diberikan untuk kategori-kategori yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di atas. Jika reward ini diberikan, maka benar-benar menggambarkan suatu progres.

Rencana penggunaan insentif fiskal kepada masyarakat langsung diberikan mencapai Rp781,9 miliar yang antara lain berupa bantuan modal, bansos, peralatan, bibit, benih sebesar Rp474,5 miliar. Kemudian program kegiatan kepada masyarakat miskin sebesar Rp68,5 miliar.

"Juga mencakup belanja lainnya yang diserahkan kepada masyarakat Rp200,48 miliar, subsidi bunga dan subsidi lainnya Rp31 miliar, dan pemberian beasiswa sebesar Rp7,46 miliar," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama