Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Hapus BKF dan Tambah 2 Ditjen Baru Kemenkeu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan alasan terjadinya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), 2 Badan, dan 8 staf ahli.

Jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara. 

Baca Juga

Jalan Tol Akses Patimban Seksi II Siap Dibangun, Japek-Pelabuhan Hanya 40 Menit

Sri Mulyani mengatakan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut Men Pan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

Baca Juga

Masih Ada Menteri yang Belum Punya Kantor, Kemenkeu Siapkan Aset Negara untuk Dipakai

Selanjutnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," ucapnya.

Sri Mulyani menuturkan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," kata dia.

Editor: Aditya Pratama