Sri Mulyani: Kontraksi Ekonomi RI 2020 Jauh Lebih Baik dari Negara ASEAN

Selasa, 07 September 2021 - 19:21:00 WIB

Sri Mulyani sebut kontraksi ekonomi RI 2020 jauh lebih baik dari negara ASEAN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil menahan laju kontraksi ekonomi Indonsia pada tahun lalu. Akibatnya, level kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 lebih baik dibanding negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN.

“Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” kata dia dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (7/9/2021)

Bakal Dihuni ASN, TNI hingga Polri, Jargas PGN Dukung Hunian Rusun Wisma Atlet

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0 persen akibat Covid-19.

"Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 juga jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7 persen atau juga kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3 persen," ujarnya.

Pemerintah-DPR Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,5 Persen di 2022

Menurut dia, kontraksi Indonesia yang lebih baik dari negara ASEAN dan G-20, salah satunya merupakan hasil dari desain APBN 2020 yang dirancang responsif, dan didukung oleh DPR. APBN 2020 terbukti berperan menjaga Indonesia dari kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai lini, sehingga menahan laju angka kemiskinan.

"Program penanganan pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) mencakup enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta insentif usaha yang menjadi fokus penanganan krisis, dengan anggaran Rp695,2 triliun," tutur Sri Mulyani.