Sri Mulyani Sebut RUU HPP Berpihak pada Masyarakat Kecil

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberi pemihakan kepada masyarakat kecil menengah. Karena itu jika RUU tersebut sudah disahkan, dia meminta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa menunjukkannya kepada masyarakat. 

"Apabila telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia," kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (4/10/s021).

Baca Juga

Hadapi Ketidakpastian Global, Industri Manufaktur Ditargetkan Tumbuh 5,93 Persen di 2025

Dia menjelaskan, RUU HPP memberikan ruang yang sangat besar untuk ekonomi Indonesia bisa berkembang, terutama kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM). Di sisi lain, RUU HPP dinilai mampu membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien, hingga menghindarkan berbagai langkah-langkah yang bisa menggerus potensi penerimaan pajak.

Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia memang banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak pandemi Covid-19. 

Baca Juga

Ini 5 Besaran Penghasilan yang Kena Pajak di RUU HPP

"Covid-19 menyebabkan kita berubah secara nyata," ucapnya.

Namun, menurut dia, dunia berubah tidak hanya karena pandemi melainkan teknologi digital, perubahan iklim, demografi, dan globalisasi. Semua hal itu menjadi tantangan pemulihan ekonomi dunia yang tidak selalu mulus, sehingga semuanya perlu diantisipasi, dikelola, dan diminimalkan dampaknya.

"Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan kesempatan yang muncul untuk mendorong Indonesia menuju cita-citanya," ujar Sri Mulyani.

Editor: Jujuk Ernawati