Ini 5 Besaran Penghasilan yang Kena Pajak di RUU HPP

Iqbal Dwi Purnama ยท Jumat, 01 Oktober 2021 - 17:56:00 WIB
 Ini 5 Besaran Penghasilan yang Kena Pajak di RUU HPP
Ilustrasi pajak penghasilan. (Fot: Ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) tinggal menunggu jadwal pembahasan di sidang paripurna DPR untuk disahkan.

Dalam RUU tersebut diatur tentang kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk objek pajak baru seperti beberapa kebutuhan pokok atau sembako.

Dalam BAB III pasal 17 RUU HPP tersebut menjelaskan bahwa tarif PPh untuk orang kaya yang berpenghasilan diatas Rp5 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebesar 35 persen.

Selain itu, ketentuan penghasilan kena pajak sebesar 5 persen juga diubah, dari yang tadinya berlaku untuk setiap orang dengan penghasilan Rp50 juta per tahun menjadi Rp60 juta per tahun.

Berikut daftar lengkap lima besaran penghasilan yang dikenai pajak menurut RUU HPP:

1. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta kena tarif 5 persen

2. Penghasilan diatas Rp60-250 juta kena tarif 15 persen

3. Penghasilan di atas Rp250-500 juta kena tarif 25 persen

4. Penghasilan di atas Rp500- Rp5 miliar kena tarif 30 persen

5. Penghasilan diatas Rp5 miliar terkena tarif 35 persen

"Tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyususnan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis Pasal 17 ayat (2), RUU HPP.

Selanjutnya dalam ayat (2b) disebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki syarat tertentu mendapat tarif 3 persen lebih rendah dari yang diatur pada ayat (1).

Syarat-syarat tersebut antara lain, perusahaan berbentuk perseroan, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan pada bursa efek Indonesia paling sedikit 40%. Namun ketentuan tersebut lebih lanjut akan diturunkan melalui peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU HPP juga mengatur tarif PPN yang juga dinaikan menjadi 11 persen. Dalam draf RUU HPP yang diterima MNC Portal Indonesia, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen.  

Maka mulai tahun depan barang yang dikonsumsi masyarakat juga berpotensi mengalami kenaikan harga.

"Tarif pajak pertambahan nilai yaitu 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022," tulis Bab IV Pasal 7 ayat (1)a.

Besarnya PPN tersebut akan terus dinaikkan secara bertahap. Pada 2025 tepatnya 1 Januari, pasal 7 ayat (1)b tertulis bahwa PPN akan sebesar 12 persen. "PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen," bunyi pasal 7 ayat (3).

Kemudian dalam draf RUU HPl juga menyinggung tentang sembako kena pajak yang sebelumnya pada RUU KUP menuai pro dan kontra dimasyarakat akan diatur jenisnya oleh pemerintah.

Sembako yang akan dikenakan pajak tersebut seperti yang disebut oleh Menteri Keuangan adalah beras basmati, beras shirataki, hingga daging sapi premium impor seperti Kobe dan Wagyu yang harganya bisa 15 kali lipat harga daging di pasar tradisional.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda