Sri Mulyani: Tahun Depan, Ada Skema Vaksinasi Mandiri untuk Masyarakat Mampu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 melalui program vaksinasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, akan ada skema vaksinasi mandiri untuk kelompok masyarakat mampu pada tahun depan. 

Skema vaksinasi mandiri tersebut sebagai salah satu upaya mempercepat vaksinasi Covid-19 demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.   

Baca Juga

Pertamina Pasok 430 Ribu Barel Base Fuel ke Jaringan SPBU BP, Vivo, dan Shell

“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu,” kata dia dalam video virtual, Selasa (24/8/2021).

Seperti diketahui, vaksinasi mandiri atau berbayar yang sedianya akan dilakukan oleh Kimia Farma pada Juli 2021 lalu telah dibatal Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut diambil karena masukan dari masyarakat.

Baca Juga

Gelombang Varian Delta Paksa Kemenkeu Fokus ke Anggaran Kesehatan

Di samping bakal ada skema vaksinasi mandiri pada 2022, pemerintah juga akan menjaga ketersediaan vaksin dan keterjangkauan harga vaksin pada tahun depan. Sri Mulyani menuturkan, akan menjalin kerja sama secara bilateral maupun multilateral, dan mengupayakan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerja sama dengan berbagai pihak.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas anggaran kesehatan yang diarahkan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan dalam bentuk transformasi layanan primer melalui penguatan puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif, termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi. 

Selain itu, transformasi layanan rujukan juga dilakukan melalui peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi Rumah Sakit, serta peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Transformasi ketahanan kesehatan dilakukan dalam bentuk peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan ketahanan tanggap darurat. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, seperti telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan.

“Langkah reformasi sistem kesehatan diharapkan anggaran kesehatan dapat memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu,” ujarnya.

Pemanfaatan anggaran kesehatan 2022 sebesar Rp255,3 triliun diarahkan untuk program vaksinasi, penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan. Upaya akselerasi program vaksinasi juga akan menjadi fokus pemerintah untuk mewujudkan herd immunity.

“Sampai bulan Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan ini diharapkan akan terus meningkat. Pemerintah telah meminta agar seluruh pelibatan pemerintah daerah, personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi target vaksinasi,” tuturnya.

Editor: Jujuk Ernawati